Kadisdik Makassar Achi Soleman Bungkam, Seleksi BCKS Diduga Tidak Transparan

TargetNasional, Makassar — Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Makassar tahun ajaran 2026/2027 yang seharusnya berjalan terbuka dan berbasis merit, kini menuai sorotan. Publik mempertanyakan integritas proses setelah muncul dugaan perlakuan khusus kepada sejumlah peserta.

Salah satu syarat mutlak adalah surat keterangan bebas NAPZA. Ketentuan ini berlaku untuk semua peserta sebagai bentuk jaminan moral dan hukum bagi calon pemimpin sekolah.

Namun sejak Kamis 14 Mei 2026, sejumlah peserta mengaku menemukan kejanggalan. Ada calon yang baru dipanggil untuk mengurus dan mengunggah dokumen NAPZA meski sebelumnya dinyatakan tidak lolos administrasi.

“Ada ratusan peserta. Banyak yang tidak dipanggil untuk mengisi atau mengunggah NAPZA di bidang terkait Dinas Pendidikan Makassar. Yang tidak dipanggil otomatis gugur,” ungkap seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dugaan perlakuan tidak merata semakin menguat dari pengakuan peserta lain.
“Yang aneh, ada beberapa CKS yang baru mengurus NAPZA dan baru dibukakan akses oleh pihak Dinas. Guru dari Tallo, Manggala, dan kecamatan lain disuruh datang untuk mengisi dan mengunggah NAPZA. Katanya, kalau sudah datang dan mengisi, sudah pasti lolos. Yang tidak dipanggil, pasti gugur,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya seleksi tertutup yang merugikan peserta lain yang mengikuti prosedur sejak awal.

Tim media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. Namun hingga berita ini dinaikkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban terkait batas waktu pengurusan NAPZA dan alasan adanya perlakuan berbeda kepada sejumlah peserta.

“Assalamualaikum dan selamat siang Bu Kadis, izin konfirmasi pengurusan NAPZA itu sampai tanggal berapa. Ada beberapa CKS yang baru mengurus NAPZA sedangkan sebelumnya mereka tidak lolos, baru dibukakan oleh Dinas,” tulis konfirmasi yang dikirimkan awak media.

Seleksi BCKS 2026 di Makassar ditujukan untuk mengisi 374 posisi kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP melalui sistem digital SIM KSIM. Tahapannya meliputi pemetaan, seleksi administrasi, dan pelatihan.

Hingga kini Dinas Pendidikan Makassar belum memberikan klarifikasi resmi. Publik mendesak penjelasan terbuka agar proses seleksi tetap kredibel dan tidak mengikis kepercayaan tenaga pendidik. (Red)