Paman dan Ponakan Lolos Seleksi BUMD Kota Makassar, Langgar PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Ada Apa Dengan Panitia Seleksi..?

TargetNasional, Online — Seleksi penerimaan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) kota makassar menuai banyak kontroversi salah satu yang paling mendapat sorotan adalah terpilihnya Adi Rasyid Ali, SE. MM dan ponakannya Christopher Aviary sebagai direksi PD Parkir Makassar Raya, ungkap salah seorang yang tidak bersedia identitasnya di publish, Rabu (10/09/2025)

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( khususnya yang menjadi dasar pembentukan perusahaan umum daerah / perusahaan daerah), serta di perjelas melalui PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah(BUMD), ada aturan yang tegas mengenai larangan hubungan keluarga.
Pasal 57 PP 54/2017 menyebutkan bahwa anggota direksi dan dewan pengawas/ direksi BUMD tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan sesama anggota direksi maupun dewan pengawas.

Sesuai rilis yang di dapatkan awak media bahwa tahapan seleksi penerimaan pegawai badan usaha milik daerah BUMD Kota Makassar sebagai berikut :
1.Pengumuman dan pendaftaran dari
tanggal 15 – 25 Agustus 2025
2.Verifikasi administrasi tanggal 26
Agustus 2025
3.Penetapan hasil-hasil seleksi
administrasi
tanggal 27 Agustus 2025
4.Pengumuman hasil administrasi
tanggal 28 Agustus 2025

5.Uji kelayakan dan kepatutan
tanggal 30 Agustus – 07 September 2025
6.Penetapan hasil UKK
tanggal 09 September 2025
7.Pengumuman hasil UKK
tanggal 10 September 2025
8.Pengumpulan berkas fisik
tanggal 11 September 2025
9.Wawancara akhir
To be confirmed
10.Pengumuman hasil seleksi
To be confirmed

Sumber lain juga menyatakan ke awak media agar semua yang pernah menjadi direksi BUMD zaman walikota makassar sebelumnya Danny Pomanto agar di audit kembali termasuk CA, hal ini sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik(KIP) menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

“Kami akan perlihatkan kepada mereka, tanda tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka, bahwa Al-Quran itu adalah benar. “Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?”
QS Fushshilat(Dijelaskan) 41 : 53
“Setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan itu.”
Al Hadits, HR Tirmidzi, Abu Dawud, Shahih Bukhari dan Muslim
@AT