TargetNasional, Makassar β Sejumlah program prioritas yang dianggarkan wali kota sebelumnya Moh Ramdhan Pomanto melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025, sejauh ini belum dieksekusi oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (25/03/2025).
Program tersebut diantaranya pengadaan panel surya di sekolah-sekolah dan pengadaan motor sampah listrik. Padahal, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan kedua program tersebut nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Untuk pengadaan panel surya saja, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp180 miliar. Sementara untuk motor sampah listrik disiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Itu untuk membeli sekitar 1000 unit motor sampah roda tiga berbahan bakar listrik.
Wali Kota Munafri Arifuddin mengatakan pihaknya masih mengkaji urgensi dari pelaksanaan program tersebut. Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, ada banyak program infrastruktur yang lebih mendesak untuk dilaksanakan.
Dia memberi contoh, seperti memperbaiki toilet-toilet sekolah yang tidak representatif. Atau memperbaiki sekolah yang rusak. Bahkan membangun sekolah baru untuk mengakomodir daya tampung peserta didik yang bertambah setiap tahun.
Termasuk membangun kantor lurah yang selama ini masih banyak menyewa tempat untuk melayani masyarakat di tingkat kelurahan.
Selain itu, lanjut Appi, untuk melaksanakan program panel surya di sekolah misalnya, perlu mempertimbangkan kesiapan sekolah. βJadi kita hold (tahan) dulu.
Kita evaluasi urgensinya seperti apa. Kalau dianggap tidak cukup (mendesak) ya udah kita kasih pindah (anggarannya). Anggaplah lebih penting mana beli solar panel atau kita bangun sekolah SD. Kita memperbaiki toilet-toilet yang ada di SD, SMP,β ujar Appi.
Bukan hanya itu, Appi saat ini juga tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek mangkrak. Dia meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit proyek terkait. Diantaranya seperti proyek pembangunan rumah sakit Jumpandang Baru, Revitalisasi Karebosi, Gedung Perpustakaan, hingga RS Batua.
Mantan CEO PSM itu mengaku sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam pertemuan itu ia menegaskan perlunya pendampingan hukum agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam jalur yang aman dan tidak melanggar aturan.
βIni bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana persoalan ini bisa berada di jalurnya. Supaya kalau ada yang meleset sedikit, ada alarm,β ujar Appi.
Ia menilai, proyek-proyek tersebut telah menghabiskan uang negara, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas. βKita tidak bisa membiarkan ini mangkrak. Ini semua sudah menggunakan uang negara, harus ada manfaatnya untuk masyarakat,β tegasnya.
Menurut Appi, proyek seperti RS Batua misalnya, harus diperiksa lebih dahulu apakah masih bisa dilanjutkan dengan kondisi bangunan yang ada, atau perlu dibongkar dan dibangun ulang. βKalau memang harus dirubuhkan dulu, ya kita rubuhkan. Tapi harus berdasarkan audit,β bebernya.
Terpisah, Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad beberapa kali telah mendorong agar sejumlah proyek penting yang hingga kini masih mangkrak agar menjadi perhatian serius pemerintah. Terutama pembangunan RS Jumpandang Baru.
Ray menyoroti Pemkot yang hanya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar di APBD Pokok 2025. Padahal, estimasi untuk perampungan gedung ini masih butuh di atas Rp70 miliar.
βArtinya, kalau hanya Rp10 miliar per tahun, berarti masih butuh 7 tahun untuk menyelesaikannya,β katanya.
Oleh karena itu, ke depannya ia sangat berharap Pemkot Makassar bisa memberikan perhatian serius. Sebab jika RS ini jadi maka manfaatnya sangat besar, terutama bagi warga wilayah utara kota yang selama ini kalau mau berobat sangat jauh ke RS Daya.
Β
Sumber//Berita Kota Makassar
Editor//TN Online//ILHO
