Menteri Agama Nasaruddin: Pembayaran Biaya Haji 2025 Turun Dibandingkan Tahun 2024

TargetNasional, Jakarta — Pembayaran biaya haji 1446 Hijriyah tahun 2025 lebih murah turun dibandingkan tahun 2024. Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengatakan ada beberapa faktor yang membuat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun ini bisa turun, Senin (27/01/2025).

Nasarudin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyisiran, apa saja yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan haji.

“Kita sudah melakukan penyisiran. Semua yang tidak perlu, tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan, itu kita turunkan. Tidak ada lagi ada pungutan-pungutan, tidak ada lagi ada macam-macamnya, yang membebani jamaah,” kata Nasarudin di Masjid Istiqlal Jakarta.

Dia mengatakan efisiensi pengeluaran tersebut membuat biaya haji turun. Dia menyebut ada juga faktor lainnya.

“Insyaallah inilah yang menyebabkan faktor pengurangan. Ada penghematan, ada penyisiran efisiensi pelaksanaan. Ada IT ya, bisa mengurangi jumlah orang yang menjadi pelaksana, berganti dengan IT yang sangat canggih sekarang, ya banyak faktor,” imbuhnya.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M untuk jemaah reguler rata-rata Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun sekitar Rp 4 juta dari tahun lalu yang mencapai Rp 93.410.286,00.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (06/1/2025).

“Komisi VIII, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp 89.410.258,79, turun sebesar Rp 4.000.027,21 dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp 93.410.286,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan kesimpulan rapat yang turut disiarkan secara daring.

Dari BPIH tersebut, besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah atau Bipih Rp 55.431.750,78. Angka ini turun sekitar Rp 600 ribu dari biaya haji 2024 yang mencapai Rp 56 juta per jemaah.

Sementara itu, dana nilai manfaat tahun ini untuk masing-masing jemaah Rp 33.978.508,01. Perbandingan Bipih dan nilai manfaat tahun ini 62%:38%.

Besaran biaya haji 2025 tersebut sudah melewati sejumlah pembahasan hingga akhirnya bisa diturunkan. Awalnya, Kemenag mengusulkan biaya haji Rp 93,3 dengan Bipih Rp 65,3 juta dan nilai manfaat Rp 28 juta. Persentase Bipih dan nilai manfaat pada usulan awal itu 70 persen dan 30 persen.

Penyedia Layanan Haji yang Langgar Kontrak Terancam Denda dan “Blacklist”

Sebelumnya, kepada Bergelora.com.di Jakarta.dilaporkan, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Faisal, mewanti-wanti para penyedia layanan haji untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Hal ini disampaikan Faisal usai Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah menandatangani kontrak dengan 40 penyedia layanan haji di Arab Saudi pada Minggu (26/01/2025).

Faisal mengingatkan, para penyedia layanan haji bakal menghadapi sanksi jika bermain-main dengan kontrak yang telah ditandatangani.

“Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam atau blacklist di masa yang akan datang,” kata Faisal dalam keterangan tertulis, Senin (27/01/2025).

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini.

Ia meminta para penyedia untuk melaporkan kepada Inspektorat Jenderal apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Sementara itu, Staf Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, mengatakan kontrak ini meliputi proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia.

“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H atau tahun 2025 yang sudah di depan mata,” kata Nasrullah.

Nasrullah bilang, penandatanganan kontrak ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan.

Mereka disebut telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengan para calon penyedia layanan.

“Kegiatan ini dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering, dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah.

“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2025,” ucapnya.

Di sisi lain, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary, mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk-produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra-mitra dari Indonesia,” kata Yusron.

 

Sumber//bergelora.com
Editor//TN Online//ILHO