DPRD Kabupaten Badung, Bali, menerima kunjungan dari DPRD Makassar pada Kamis (14/11/2024).
TARGETNASIONAL , MAKASSARβ- DPRD Kabupaten Badung, Bali, menerima kunjungan dari DPRD Makassar pada Kamis (14/11/2024). Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Makassar sekaligus Koordinator Badan Anggaran, bersama Kabag Persidangan Ibu Widiawati Said dan staf Sekretariat DPRD.
Dalam kesempatan ini, kedua pihak membahas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai proses penyusunan dan pembahasan APBD di tingkat daerah. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung menerima penjelasan rinci terkait mekanisme, prioritas, dan langkah-langkah dalam penganggaran daerah, yang menjadi landasan untuk pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Makassar, yang juga menjabat Koordinator Badan Anggaran, menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menyusun APBD. βTujuan dari kunjungan ini adalah untuk mempererat kerjasama dan saling bertukar informasi mengenai proses anggaran yang akan digunakan untuk membangun daerah masing-masing,β ujarnya.
Sementara itu, Kabag Persidangan DPRD Makassar, Ibu Widiawati Said, menjelaskan bahwa Raperda APBD 2025 ini menjadi prioritas yang harus dipahami secara menyeluruh oleh setiap anggota DPRD. Informasi yang dibagikan diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan APBD dan memastikan anggaran yang ditetapkan dapat digunakan dengan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Badung juga mengungkapkan apresiasi mereka terhadap inisiatif kunjungan tersebut. Mereka menyadari bahwa kolaborasi antar DPRD daerah akan membantu mempercepat pembangunan yang lebih merata dan efisien. βMelalui informasi ini, kami berharap dapat memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan meningkatkan transparansi dalam perencanaan keuangan daerah,β kata salah satu anggota DPRD Badung.
Di akhir kunjungan, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan APBD, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan APBD 2025 diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih maju.(*)
