TargetNasional, Online — Workshop dan Rekonsiliasi Laporan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Semester I Tahun Anggaran 2026 bagi sekolah SD dan SMP negeri di lingkungan Pemerintah Kota Makassar diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk sinkronisasi data serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Karebosi Premier Hotel Makassar selama 2 hari dengan menghadirkan narasumber dari Tirta Mahardhika Utama, Rabu (04/11/2026)
Menurut, Hasniah, S.Pd., selaku bendahara SDI Bontomanai Makassar, maksud dan tujuan pelaksanaan Workshop dan Rekonsiliasi Laporan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Semester I Tahun Anggaran 2026 bagi Sekolah SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Makassar (yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama BPKAD).
Sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi formal antara pihak satuan pendidikan (kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah) dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan serta penyelesaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP Semester I Tahun Anggaran 2026. Bertujuan untuk memastikan jesesuaian aturan.
Menjamin bahwa seluruh pengelolaan dan pemanfaatan Dana BOSP di masing-masing sekolah telah berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan pencocokan data realisasi keuangan (seperti Buku Kas Umum/BKU dan rekening koran) antara catatan pihak sekolah dengan data yang ada di Dinas Pendidikan dan BPKAD.
Meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan ketertiban administrasi bagi para bendahara serta operator sekolah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Mempercepat proses pelaporan keuangan Dana BOSP Semester I secara tepat waktu guna mendukung integrasi laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar,”ucap Hasniah.
Olehnya itu, ada 4 hal yang diharapkan dari bendahara dan operator sekolah melalui kegiatan Workshop dan Rekonsiliasi Laporan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Semester I Tahun Anggaran 2026, di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
1. Memastikan bahwa seluruh pengelolaan, penatausahaan, serta realisasi dana BOSP di masing – masing satuan pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan pencocokan serta penyesuaian (rekonsiliasi) data keuangan dan laporan antara pihak sekolah dengan instansi terkait (seperti Dinas Pendidikan dan BPKAD) agar tidak terjadi selisih atau kesalahan pelaporan.
3. Memperkuat kapasitas teknis serta pemahaman bendahara dan operator dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
4. Menghindari kendala administratif dalam pelaporan semester pertama demi mendukung kelancaran perencanaan serta pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya,”tutur Hasniah.
