Mendagri Tito Karnavian, Soroti Pemerintah Kota Makassar Terkait PJJ, Ditengah Persoalan BBM.

TargetNasional, Makassar – Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Kota Makassar yang diterapkan di tengah persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Tito menegaskan, PJJ semestinya bukan solusi otomatis setiap kali muncul persoalan di luar sektor pendidikan. Menurutnya, PJJ diperuntukkan bagi kondisi darurat, terutama ketika aspek kesehatan dan keamanan memang tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka.

Logikanya sederhana: kalau kondisi sekolah dan lingkungan masih aman, maka pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka.

PJJ baru dapat menjadi pilihan apabila terdapat kondisi yang benar-benar membuat pembelajaran langsung tidak aman atau tidak memungkinkan.

Karena itu, Tito meminta Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menjadi akar masalah.

“Kalau masalahnya cuma BBM, ya BBM-nya yang harus dibenahi dulu.”

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih besar: ketika BBM langka, apakah sistem pendidikan yang harus ikut dihentikan atau justru distribusi dan ketersediaan BBM yang harus segera diperbaiki?

Di satu sisi, PJJ memang dapat menjadi instrumen fleksibilitas pendidikan dalam kondisi tertentu. Namun di sisi lain, menjadikan PJJ sebagai respons terhadap setiap gangguan layanan publik berpotensi menggeser beban persoalan dari sektor yang bermasalah ke sektor pendidikan.

BBM bermasalah, sekolah yang berubah.

Inilah yang perlu diuji secara kebijakan: apakah PJJ benar-benar didasarkan pada parameter kedaruratan, kesehatan dan keamanan, atau sekadar menjadi jalan pintas menghadapi persoalan transportasi dan distribusi energi?

Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum, parameter kedaruratan, durasi PJJ, serta evaluasi dampaknya terhadap siswa, guru dan orang tua.

Sebab pendidikan tidak semestinya menjadi korban dari persoalan yang seharusnya diselesaikan pada sumber masalahnya.

Kalau persoalannya BBM, benahi BBM.
Kalau persoalannya keamanan, lindungi sekolah.
Kalau sekolah aman, mengapa pembelajaran harus daring? (*)