TargetNasional, Jakarta — Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan bahwa 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu akan tetap menggelar demonstrasi pada 7 September 2026 dengan membawa empat tuntutan, Kamis (03/09/2026).
Pertemuan Kementerian Dalam Negeri dengan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu hari ini tidak menggoyahkan niat mereka untuk tetap menggelar aksi damai pada 7 September 2026 nanti.
“10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu tetap demo 7 September dengan membawa empat tuntutan. Tidak ada pembatalan,” kata Fadlun Abdillah.
Adapun 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang diundang Kemendagri sebagai berikut:
1. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja (AP3KI);
2. Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (FK-BPPPN);
3. Ketua Umum Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Indonesia (A-PPPK PWI).
4. Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PPPPK-RI);
5. Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia;
6. Ketua Umum Penyuluh Agama Islam Indonesia;
7. Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Indonesia (P-PPPK PW Indonesia);
8. Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNAS);
9. Ketua Umum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK);
10. Ketua Umum Aliansi Merah Putih.
Sikap tegas juga disampaikan Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika. Aksi damai bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istana Negara, Jakarta, merupakan upaya Aliansi R2 R3 Indonesia menuntut peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu. “Kami akan berjuang sampai tuntas agar semua PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ucapnya.
Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih menambahkan lobi-lobi dengan pemerintah perlu.
Namun, aspirasi PPPK dan PPPK paruh waktu untuk silatnas 7 September tetap berjalan sesuai rencana. Semua pimpinan forum kata Nur, tetap satu visi misi menggolkan empat tuntunan.
“Aksi 7 September tetap jalan. Kobarkan terus semangat demi empat tuntunan PPPK dan PPPK paruh waktu,” kata Fadlun.
Dia menyebutkan sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu akan mengikuti aksi 7 September 2026. Aksi dengan titik kumpul massa di Istana Negara dipimpin Fadlun Abdillah ini membawa empat tuntutan massa sebagai berikut:
1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026
2. Angkat PPPK semua jabatan (teknis, nakes, guru) tanpa memandang usia menjadi PNS tahun 2027
3. Realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026
4. Alihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.
“Empat tuntutan ini menjadi poin utama perjuangan AMP. Saat ini sudah lebih dari 20 ribu orang yang mendaftar untuk ikut aksi 7 September 2026,” kata Fadlun.
Dia memperkirakan, jumlah massa akan terus bertambah hingga target 35 ribu orang.
Turunnya massa dari PPPK dan PPPK paruh waktu lintas jabatan mulai teknis, tenaga kesehatan (nakes), dan guru ini sebagai pengingat kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa masih ada kelompok masyarakat yang butuh kepastian nasib.
“Presiden Prabowo harus melihat PPPK dan PPPK paruh waktu bukan cuma guru. Ada nakes dan teknis yang belum tersentuh oleh kebijakan,” kata Fadlun.
PPPK dan PPPK paruh waktu akan sejahtera bila mereka ditingkatkan statusnya. PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. PPPK menjadi PNS tanpa memandang usia.
Fadlun menyatakan bahwa pemerintah harus fair dengan aturan usia ini. Mereka menua karena pemerintah pernah menerapkan kebijakan moratorium seleksi CPNS. Pemerintah kemudian membuka seleksi CASN, tetapi untuk honorer diarahkan ke PPPK. “Jadi, kami ini menua karena tidak ada kesempatan menjadi CPNS. Honorer diarahkan menjadi PPPK,’ tegasnya.
Namun, dalam perjalanannya PPPK tidak seindah yang digembar-gemborkan pemerintah. PPPK yang sudah meningkat kompetensinya tidak bisa berkembang kariernya.
Ironisnya lagi, PPPK dihadapkan fakta adanya peluang diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan itu sudah terjadi tahun ini.
Kondisi makin memanas ketika pemerintah mengumumkan adanya pengangkatan CPNS dari PPPK khusus guru. Pemerintah dinilai telah menginjak-injak rasa keadilan.
Kami demo damai untuk mengingatkan presiden bahwa PPPK dan PPPK paruh waktu itu bukan cuma satu jabatan. Ada banyak jabatan lainnya yang tidak kalah penting,’ ujarnya.
“Fadlun kembali mengimbau seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu untuk kompak menuju Istana Negara. Jangan hanya berpangku tangan dan meratapi nasib. Tidak ada yang bisa mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri.”(*)
