TARGETNASIONAL, MAKASSARβ- Hingga menjelang akhir tahun anggaran 2025, masih banyak pemerintah daerah yang mengendapkan uangnya di perbankan dalam jumlah besar. Seperti disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, awal pekan lalu.
Tercatat, ada sekitar 15 daerah yang paling banyak memarkir uangnya di bank. Makassar salah satunya. Data dari Kementerian Keuangan menyebut, anggaran Pemkot Makassar yang masih mengendap di bank sekitar Rp1,06 triliun.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengakui hal tersebut saat dikonfirmasi, Kamis petang, 23 Oktober 2025. Dia mengatakan, Pemkot Makassar sudah berupaya menggenjot dan memaksimalkan belanja serta menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Namun, ada beberapa persoalan yang memengaruhi kenapa anggaran yang dikelola Pemkot Makassar belum secara maksimal terserap. Salah satunya, karena adanya masa transisi pemerintahan.
Seperti diketahui, tahun ini ada pergantian wali kota/wakil wali kota. Selain itu, ada kebijakan dari
pemerintah pusat yang meminta dilakukan efisiensi anggaran. Ada juga mekanisme atau sistem pengadaan barang dan jasa mengalami perubahan. Pekerjaan baru berjalan maksimal setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diketuk.
βAda beberapa hal yang mempengaruhi itu sehingga anggaran ini tidak keluar maksimal. Kemarin kan ada transisi, efisiensi dan ada beberapa sistem yang berubah di sistem pengadaan barang jasa,β beber lelaki yang akrab disapa Appi itu.
Dia mengatakan, sejauh ini penyerapan anggaran, khususnya untuk belanja-belanja lokal sudah mulai maksimal. OPD juga sudah mulai membayar kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Posisi belanja Pemkot Makassar yang sudah terealisasi hingga saat ini baru di kisaran 50 persen.
βSekarang ini sudah mulai bayar. Kita target serapan Makassar Insyaallah sampai 90 persen hingga akhir tahun. Saya memaksa OPD untuk menggenjot realisasi anggarannya tiap hari,β tegas Appi.
Dia pun menyadari, uang pemerintah tidak boleh terlalu lama mengendap di bank. Karena hal itu akan memengaruhi perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
βMemang tidak boleh mengendap, bikin apa uang kalau mengendap, harus jalan. Kalau uang ini turun ke masyarakat otomatis putaran ekonomi pasti jalan. Ini kita maksimal untuk keluarkan (digunakan) uangnya,β tambah Appi.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Andi Zulkifly Nanda mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk menggenjot penyerapan anggaran agar bisa maksimal.
Dia mengaku secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar.
Memang, kata Zul βsapaan akrabnyaβ, ada beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan sehingga proses belanja OPD agak tersendat. βSalah satunya adalah proses pengadaan barang dan jasa versi 6 itu, versi 5 itu. Tapi kan sudah selesai,β kata dia.
βItu sebelum perubahan. Jadi artinya kalau APBD kita 5,5 sekian, 5T berarti masih ada setengahnya di situ. Nah, inilah sementara setelah perubahan ini, tentu ada beberapa anggaran yang kita hapus,β sambungnya.
Secara khusus, kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar ini, pihaknya akan memanggil semua OPD yang memiliki target, realisasi, maupun anggaran yang besar.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka merealisasikan kegiatan yang telah diprogramkan. OPD yang akan dipanggil diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta Dinas Lingkungan Hidup.
βKita akan panggil nanti semua OPD yang memiliki target besar atau realisasi belanja besar. Ini nanti, di akhir minggu ini, kita akan panggil untuk mempresentasikan sejauh mana kemampuan belanja atau realisasi belanjanya. Kita ingin melihat kinerjanya dalam tiga bulan terakhir. Apa kendalanya,β imbuh lelaki yang akrab disapa Zul. (rhm)
