TargetNasional Online – Pemerintah Kota Makassar memastikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mengalami koreksi signifikan setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp502 miliar.
Penyesuaian ini membuat total APBD Makassar tahun depan turun menjadi Rp5,1 triliun, jauh lebih rendah dibanding dua tahun terakhir yang berada di kisaran Rp5,6β5,7 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan, menjelaskan dampak pemangkasan dana pusat ini memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian belanja, terutama pada pos-pos operasional yang tidak bersinggungan langsung dengan program prioritas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
βPemotongan dana transfer ini terjadi di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Untuk Makassar, jumlahnya mencapai Rp502 miliar. Otomatis berdampak pada belanja, sehingga harus dilakukan rasionalisasi,β kata Dakhlan, Kamis (27/11/25)
Meski terjadi pemangkasan besar, Dakhlan menegaskan bahwa program-program prioritas Wali Kota Munafri tetap menjadi fokus utama APBD 2026. Anggaran untuk SKPD yang menjalankan program unggulan dipertahankan, sementara sejumlah anggaran lama yang tidak lagi relevan disesuaikan.
βIni rezim baru, Wali Kota baru, tentu membawa program prioritasnya. Ada anggaran yang naik, turun, atau tetap, semua mengikuti prioritas Pak Wali. Program lama masih ada yang berjalan, tapi ke depan akan murni fokus pada program Wali Kota sekarang,β ujarnya.
Pemkot Makassar memangkas sejumlah belanja rutin seperti Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial yang dinilai belum mendesak.
βBelanja operasional rutin kami kurangi. Misalnya ATK, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Kami pending dulu, supaya anggaran tetap fokus pada program prioritas,β tambahnya.
Selain dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan. Target PAD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,3 triliun, atau turun 6,25 persen dari target 2025 sebesar Rp2,4 triliun.
Beberapa pos mengalami koreksi tajam diantaranya, Pajak daerah turun Rp71,3 miliar, dari Rp2,1 triliun menjadi Rp2 triliun, Retribusi daerah terjun 26,64 persen, dari Rp239 miliar menjadi Rp175 miliar.
βJuga Lain-lain PAD yang sah susut 28,14 persen, dari Rp68 miliar menjadi Rp49,3 miliar,β
Namun Dakhlan memastikan penurunan PAD tidak akan menghambat pelaksanaan program strategis.
βPos yang turun ini tidak bersinggungan langsung dengan program prioritas Pak Wali. Sementara anggaran untuk program unggulan tetap aman,β tegasnya.
Meski belanja operasi naik tipis dari Rp4,16 triliun menjadi Rp4,18 triliun, belanja modal justru mengalami penurunan signifikan menjadi Rp972 miliar.
Salah satu pos yang paling terdampak adalah jalan, jaringan, dan irigasi, yang turun hingga 56,65 persen.
Beberapa usulan yang datang dari DPRD, termasuk pengadaan iPad dan penambahan fasilitas ruang, juga berpotensi tidak terakomodasi akibat keterbatasan anggaran.
βKetika anggaran tidak memenuhi, kemungkinan tidak bisa kita penuhi. Tapi ini tetap akan dikomunikasikan dalam internal TAPD dan dengan SKPD terkait,β jelas Dakhlan.
Pemangkasan dana pusat dan koreksi PAD menyebabkan target pendapatan daerah 2026 turun menjadi Rp4,6 triliun, atau turun 12,8 persen dibanding pagu 2025 yang mencapai Rp5,3 triliun.
Meski demikian, Dakhlan menekankan bahwa APBD 2026 tetap diarahkan untuk memenuhi agenda strategis Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi).
βProgram prioritas tidak terganggu. Rasionalisasi dilakukan agar belanja tepat sasaran dan tetap fokus pada kebutuhan masyarakat,β tutupnya. (*)
