TargetNasional, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, melalui Walikota Munafri Arifuddin mengemukakan, penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus pada kegiatan kegiatan prioritas seperti yang telah diprogramkan, Rabu (03/09/2025).
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, di sela sela paripurna virtual bersama DPRD Kota Makassar memastikan meski terjadi pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Berbagai kegiatan strategis yang telah terpogram dipastikan berjalan, mulai dari sekolah, Puskesmas, pembangunan stadion, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang tetap dilaksanakan. Malah,pihakanya lebih menajamkan kegiatan tersebut agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah.
Kegiatan strategis lainnya misalnya, Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, pembangunan Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM dan investasi, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan juga tetap dijalankan.
Walikota Munafri Arifuddin mengemukakan, target pendapatan daerah 2025 terkoreksi dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun atau turun sekitar Rp485 miliar (9,02%). Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun Rp306,76 miliar (12,35%), dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun.
Menurutnya, penurunan dipicu kebijakan subsidi listrik 50% pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT), penyesuaian opsen PKB/BBNKB di provinsi, serta rasionalisasi retribusi kesehatan pada BLUD Puskesmas.
Pendapatan Transfer terkoreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun, atau turun Rp179,13 miliar (6,18%), akibat pengurangan komponen bagi hasil pajak dari Pemprov Sulsel.
Koreksi pendapatan tersebut berdampak langsung pada sisi belanja. Total belanja daerah disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun dari sebelumnya Rp5,684 triliun, atau berkurang Rp555 miliar. Belanja Operasi: turun Rp28,82 miliar (0,69%).
Belanja Modal: turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64%), berdampak pada sejumlah proyek seperti pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, dan penataan kawasan Karebosi.
Di bagian lain walikota mengakui, belanja tak terduga dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar (turun 75%). Perhitungannya dilakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan hanya Rp230,24 miliar, terkoreksi Rp69 miliar atau 23,25% akibat penyesuaian SILPA 2024 berdasarkan hasil audit BPK RI. Pemkot tidak berencana melakukan pinjaman maupun penyertaan modal pada BUMD.
Fokus diarahkan pada restrukturisasi organisasi serta persiapan dasar pemberian modal agar lebih produktif di tahun mendatang. Kesemua program yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat di ibukota Sulawesi Selatan ini.(**)
