TargetNasional, Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja dan mendorong penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menuai kritik, Kamis (01/05/2025).
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan May Day di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, di hadapan ribuan buruh dari berbagai daerah.
βSebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,β ujar Presiden Prabowo dengan lantang.
Menurut Presiden, dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh buruh dari seluruh penjuru Tanah Air. Tugas utamanya adalah memberikan nasihat langsung kepada Presiden terkait revisi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap belum berpihak kepada pekerja.
Penghapusan Outsourcing dan Komitmen Perlindungan Buruh
Salah satu fokus utama dari pembentukan dewan ini adalah kajian mendalam terhadap mekanisme penghapusan sistem outsourcing atau alih daya. Meski menyatakan dukungannya, Presiden menekankan bahwa proses penghapusan tersebut harus dilakukan secara bijak agar tidak mengganggu stabilitas investasi dan iklim usaha di Indonesia.
βKita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis. Harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian juga tidak bekerja,β tegasnya.
Satgas PHK dan RUU Perlindungan Pekerja
Selain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, Presiden juga mengumumkan beberapa langkah konkret lainnya. Di antaranya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja sepihak, serta percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang penting: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan Sektor Perikanan.
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam ketika melihat ketidakadilan yang menimpa para buruh.
βBila perlu, negara akan turun tangan,β kata Presiden Prabowo disambut riuh tepuk tangan para buruh yang hadir.
Sambutan Positif dari Serikat Buruh
Pidato dan komitmen Presiden Prabowo mendapat respons positif dari berbagai kalangan serikat buruh yang hadir, termasuk tokoh-tokoh seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat. Mereka menyambut baik langkah pemerintah yang dinilai mulai berpihak pada kepentingan pekerja.
Dengan deklarasi ini, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan tekad untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha, serta memperkuat posisi buruh dalam sistem ketenagakerjaan nasional.(**)
